Portal Indonesia

Anggota DPRD Dari Politisi PAN Asal Dapil V Sumenep Bakal Diberhentikan, Begini Alasanya

berita terkini
Wakil Ketua DPRD Sumenep, A. Hanafi
ad

SUMENEP, (portalindonesia.co.id)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan diberhentikan dari jabatannya.

Pasalnya pemberhentihan itu setelah terbitnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur dengan nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang pemberhentian anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan (Dapil) V, H. Iskandar.

Dapil V meliputi Kecamatan Gapura, Batu Putih, Batang-batang dan Dungkek.

“Sesuai hasil rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Sumenep, maka akan kami laksanakan rapat paripurna istimewa besok (Selasa, 13 Februari 2018) terkait SK Gubernur itu,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, A. Hanafi, Senin (12/2/2018).

Dalam rapat tersebut, lanjut Hanafi, akan diagendakan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumenep, dari H. Iskandar kepada Ahmad.

Sementara, pengangkatan Ahmad sebagai pengganti H. Iskandar dilakukan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur dengan nomor 171.435/152/011.2/2018. Surat tersebut disahkan oleh Pemerintah Jawa Timur tertanggal 2 Februari 2018. Hanya saja surat tersebut baru diterima oleh Sekretariat DPRD pada 6 Februari 2018.

“Itu merupakan amanah dari Gubernur, jadi kami hanya menjalankan,” tukasnya.

Untuk diketahui, H. Iskandar dan Ahmad merupakan politisi PAN asal Dapil V Sumenep.

Iskandar menggugat keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor 014/PHPU/MP-PAN/II/2016, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sumenep, dari Iskandar ke Ahmad.

Sebab, keputusan tersebut dinilai tidak mempunyai landasan hukum yang tepat, terutama dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PAN. Serta tidak ada satupun perundang-undangan yang mengatur PAW baik di 2 tahun 2008 tentang Parpol, dan UU 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu, posisi Iskandar sebagai Anggota DPRD Sumenep dari PAN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) nomor :11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/201, yang dalam putusanya mengabulkan permohonan pemohon perseorangan atas nama Iskandar Dapil V, tanpa ada masa waktu selama satu periode.

MK juga membatalkan keputusan KPU Nomor : 441/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional bertanggal 9 Mei 2014, di Dapil V mengenai perolehan suara calon PAN nomor urut 1 atas nama Iskandar sebanyak 4.005 dan nomor urut 6 atas nama Ahmad sebanyak 4.003 suara

Reporter : Ach Fajar
Editor : Fajar
ad
Berita Sebelumnya Gelar Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan, Anggota MPR RI Minta Masyarakat Ponorogo Kompak
Berita Selanjutnya Bingung Berbisnis, 'Nyomod' Usaha Mandiri Masa Kini Tanpa Modal

Komentar Anda