Portal Indonesia
ad

Praktisi Pendidikan Tanyakan Peran Perda Penyelenggaraan Madin di Pamekasan

berita terkini
Praktisi pendidikan, Moh Elman
ad

PAMEKASAN, (portalindonesia.co.id)- Salah satu praktisi pendidikan, Moh Elman mempertanyakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin).

Pasalnya, perda yang baru disahkan tahun lalu masih mengabaikan aspek legal formal tentang eksistensi ijazah Madin bagi siswa.

"Tiru saja Pasuruan, Muslim yang ingin masuk Sekolah Madrasah Tsanawiyah, atau Madrasah Aliyah harus mempunyai Ijazah Madrasah Diniyah. Harusnya isi perda demikian,"terang Elman Selasa (13/03).

Elman menambahkan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi jika memang Pemerintah Kabupaten Pamekasan ingin serius melirik keberadaan Madin dengan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kekuatan anggaran Pemerintah.

Namun, Lanjut Elman, dukungan moril dan kebijakan yang memberlakukan aturan dengan mewajibkan para siswa muslim agar memiliki ijazah Madrasah Diniyah, maka tentu akan semakin memberdayakan nasib Madin di masa mendatang.

"Saya pikir Pamekasan harus mencontoh Pasuruan, apalagi kita ini berjuluk kota Pendidikan dan memiliki slogan Gerbang Salam, " Ujarnya.

Menurut Pria yang akrab disapa Elman Duro ini, alangkah baiknya jika Pemkab Pamekasan mewajibkan para siswa muslim untuk menuntaskan dan memiliki ijazah Madrasah Diniyah, agar eksistensi Madin bisa terbaca.

"Kalau tetap hanya seperti itu itu saja dan tak ada kepedulian pada Madrasah Diniyah, saya kira Madrasah Diniyah tak akan ada lagi di masa depan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Al-Anwari mengatakan Perda Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin) yang sudah diundangkan sejak 8 Juni 2017 memang mengamanahkan pemerintah daerah untuk membantu proses keberlangsungan pendidikan Madin.

"Perda Nomor 3 tahun 2017 tersebut memiliki tujuan utama yaitu memberikan payung hukum agar bisa membantu terhadap keberlangsungan lembaga Madin di Pamekasan," jelasnya saat ditemui diruanganya.

Anwari melanjutkan, dalam perda tersebut sejauh ini memang hanya membahas adanya Sertifikat hasil ahir belajar peserta didik yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan madrasah diniyah awaliyah, yang berbentuk syahadah atau surat tanda tamat belajar. Ia mengaku dalam point perda yang sudah disahkan juni 2017 lalu itu, belum mencantumkan tentang kewajiban sekolah Madin.

"Jadi perda itu isinya hanya bagaimana kepedulian pemerintah untuk memperdayakan Madin, dan memang masih belum membahas adanya kewajiban memiliki ijazah Madin bagi siswa muslim yang ingin melanjutkan ke SLTP/SLTA sederajat,"pungkasnya.

 

Reporter : Muh.Mu'is
Editor : Ach Fajar
ad
Berita Sebelumnya Konsumen Apartemen Batakan Hills Merugi, PT Griya Telaga Mas Diombang-ambing Kebangkrutan
Berita Selanjutnya Pelaku Asusila Resahkan Warga, Digelandang ke Mapolres Situbondo 

Komentar Anda