Portal Indonesia

Terkait Status Plh Bupati Pamekasan, Legislator Tuding Tak Sesuai Undang-Undang

berita terkini
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris
ad
PAMEKASAN, (portalindonesia.co.id)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PDRD) mempertanyakan status kursi Bupati Pamekasan yang sampai saat ini masih berstatus Pelaksana Harian (PLH). 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Rabu (9/5). Suli Faris menilai bahwa status Plh Bupati telah melanggar undang-undang.

Pihaknya juga menyayangkan karena seharusnya Gubernur Jawa Timur sudah menunjuk penanggung Jawab (PJ) untuk mengisi kosongnya kursi Bupati setelah masa jabatan pemerintahan Asri berakhir pada 22 April lalu.

"Sampai saat ini SK PJ belum ada bocoran,” singkatnya. 

Ia menilai status Plh akan menghambat program yang ada karena tugas Plh yang tidak bisa memberikan kebijakan khusus dan hanya sebagai pimpinan simbolis saja.

"Saya kira awalnya status Plh ini hanya dua-tiga hari, namun ternyata sampai hari ini, " sesalnya.

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga menyayangkan ketidakpastian status kursi bupati yang masih dijabat Plh. Ia membandingkan dengan dua kabupaten lain seperti Nganjuk dan Madiun yang sudah memiliki PJ Bupati.

"Itu yang kami pertanyakan, bahkan jadi pertanyaan banyak pihak," tandasnya suli.

Suli mengatakan pihaknya masih akan berkordinasi dengan pimpinan lainnya untuk menanyakan kepada gubernur jawa timur, Soekarwo perihal surat yang telah diajukan kepada Kemendagri.

"Kita sudah usulkan dan seharusnya gubernur mengawal surat-surat itu karena bukan menjadi ranah kabupaten lagi,” tutupnya.

Reporter : Muh.Mu'is
Editor : Imam
ad
Berita Sebelumnya Polwan Polres Ponorogo Gelar Tradisi Megengan Sambut Ramadhan
Berita Selanjutnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Tahun 2018 Lebih Sedikit Dibandingkan Tahun 2017

Komentar Anda