Portal Indonesia

Kemplang Dana Haji Miliaran Rupiah, Dirut PT Global Access Ngaku Sarat Mengklim Tak Bersalah

berita terkini
Terdakwa Yunus Yamami Bacakan Nota Pembelaan di Persidangan
ad

SURABAYA, (portalindonesia.co.id) - Yunus Yamami, Direktur Utama (Dirut) PT Global Access, yang menjadi terdakwa dalam kasus Penggelapan dana haji dari Jamaah PT Al Madinah selalu berkelit dan mengaku dirinya tidak bersalah. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nouvan dari Kejati Jatim menjatuhkan tuntutan terhadap Yunus Yamami selama 3 tahun penjara.

Berkelit untuk bebas kali ini, disampaikan oleh terdakwa Yunus Yamami melalui nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan pada persidangan yang berlangsung di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (16/5).

Penyangkalan turut serta dalam penipuan dan penggelapan uang jamaah haji PT Al Madinah sebesar Rp 5 Miliar yang ditransfer ke rekening PT Global Access, disampaikan Terdakwa Yunus Yamami dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dwi Purwadi,SH,MH.

Dijelaskan dalam pledoinya, Terdakwa Yunus Yamami terkesan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai Direktur PT Global Access dan menyebut penggelapan uang jamaah haji itu dilakukan oleh dua pegawainya, yakni Harika Oscar dan Dicky Mastur Ahmad yang telah dahulu divonis bersalah oleh Hakim PN Surabaya.

"Tanda tangan saya dan stempel perusahaan dipalsukan untuk mencairkan dana dari rekening perusahaan. Oscar adalah otak dari perkara ini, makanya dia dihukum lebih berat dari Dicky," kata Terdakwa Yunus Yamami saat membacakan surat pembelaannya.

Anehnya lagi, Yunus Yamami mengklaim tidak mengetahui adanya dana masuk ke rekening PT Global Access yang ditransfer PT Al Madinah.

"Saya taunya waktu didatangi oleh Cahyono (Direktur PT Al Madinah, red)," kelit Terdakwa Yunus Yamami.

Selain terdakwa Yunus Yamami, pembelaan juga dilakukan oleh tim penasehat hukumnya. Tak jauh beda dengan nota pembelaan kliennya. Dua tim penasehat hukum yang tetdiri dari Zaenal Fandi,SH dan Imam Asmara,SH juga menyebut kliennya tidak bersalah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan dan penggelapan.

Selain itu, tim pembela terdakwa Yunus Yamami mengklaim jika kliennya bukanlah otak atas program Haji Bayar 1 Gratis 1.

"Oleh karenanya, terdakwa haruslah dibebaskan dari jeratan hukum," ujar Imam Asmara saat membacakan nota pembelaannya.

Pledoi terdakwa Yunus Yamami dan Tim Penasehat Hukumnya akan mendapatkan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nouvan. Sikap itu akan diajukan pada persidangan dua pekan mendatang (30/5).

Seperti diketahui, Dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Perkara Nomor 335/ Pid.B/2018/PN.Sby berawal saat Yunus Yamani selaku Dirut PT Global Acces sepakat melakukan kerjasama dengan Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana (berkas terpisah) di bidang pemberangkatan haji plus.

Dari kerjasama itulah, akhirnya Yunus selaku Dirut PT Global Access menggelar program pemberangkatan haji plus pada 2012. Padahal pada 2012, PT Global Access belum memgantongi izin pemberangkatan haji.

Meskipun tak mengantongi izin, Yunus tetap nekat menggelar program pemberangkatan haji plus. Parahnya lagi, untuk menarik masyarakat, Yunus bersama Dicky dan Harika membuat program promosi pemberangkatan haji plus ‘Bayar 1 Gratis 1’, Dengan membayar biaya sekitar USD 9.000, maka peserta akan mendapatkan keberangkatan untuk 2 orang dengan jadwal keberangkatan pada tahun 2016.

Dari situlah, dengan menggunakan nama PT Global Access akhirnya Dicky dan Harika kemudian menggelar seminar di Hotel Meritus (sekarang Pullman) pada September 2012. Untuk memuluskan programnya, Dicky dan Harika mengajak kerjasama dengan Cahyono Kartika, Direktur PT Al Madinah (pelapor). Di seminar tersebut Dicky dan Harika memakai tipu muslihat saat presentasi program Bayar 1 Gratis 1 di hadapan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menarik minat masyarakat.

Karena banyak masyarakat Surabaya yang tertarik untuk mendaftar, maka Dicky dan Harika menugaskan PT Al Madinah untuk mengkordinir pembayaran peserta program tersebut. Dana pendaftaran program dengan total sebesar USD 717 ribu atau Rp 8,8 miliar kemudian ditransfer PT Al Madinah ke rekening PT Global Access.

Namun kenyataannya, calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat sebanyak 70 orang karena karena tidak mendapatkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal itu dikarenakan uangnya tidak disetor oleh PT Global Access untuk mendapatkan jatah kursi.

Karena hal itulah, Cahyono selaku Direktur PT Al Madinah otomatis mendapat komplain dari para calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat. PT Al Madinah pun akhirnya merugi sebesar Rp 5 miliar. Atas perbuatannya, Yunus Yamani didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Reporter : Addy M.a.z
Editor : Ach Fajar
ad
Berita Sebelumnya Tandang ke Markas Persipura, Madura United Tanpa Dua Bek Andalanya
Berita Selanjutnya Warga Ponorogo Apresiasi Legislator Gelar Safari Ramadhan

Komentar Anda