Portal Indonesia
ad

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati 2017

berita terkini
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo
ad

PONOROGO, (portalindonesia.co.id) - DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017, Senin (23/07/2018) di Lantai tiga Gedung Paripurna DPRD.

Rapat paripurna DPRD dihadiri Ketua DPRD Ali Mufthi, wakil Pimpinan DPRD Slamet Hariyanto, Meseri Efendi, Anik Suharto, Anggota DPRD, Wakil Bupati Soedjarno, Sekda Agus Pramono, Kepala OPD Pemkab Ponorogo, Camat dan undangan lainnya.

Dalam penyampaian pandangan umum enam fraksi yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi GPIS dan Fraksi PDIP  DPRD Ponorogo terkait pertanggung jawaban LKPJ Bupati 2017 semua fraksi tidak membacakan secara lengkap pandangan umumnya.

Namun, hanya disampaikan secara tertulis dari masing-masing fraksi dan lampirannya. Rapat Paripurna terbuka untuk umum itu berlangsung cepat dan singkat karena enam fraksi hanya membacakan  mukadimah dan salam penutupnya, kemudian  menyerahkan kepada Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  Ali Mufhti usai memimpin sidang  paripurna kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, tidak ada aturan dan ketentuan kalau penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi harus dibacakan secara terbuka dalam sidang paripurna.

“Terkait pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait LKPJ Bupati 2017 ini ranahnya fraksi.mau dibaca atau tidak dalam sidang paripurna ini menjadi kewenangan fraksi,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, pandangan umum terhadap kinerja Bupati dalam menggunakan anggaran di tahun 2017 itu menjadi kewenangan dari fraksi-fraksi.

“Kalau tadi hanya dibaca pembuka dan penutup, ini silahkan publik yang mempunyai penilaian sendiri, monggo. Tapi yang pasti, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjawab, yang akan kita lihat besok tanggal Rabu, (25/7/2018) dalam sidang Paripurna,” terangnya.

Ali Mufthi,  politisi asal Partai Golkar itu juga berkata, pemerintah mempunyai kewajiban menjawab narasi yang disampaikan masing-masing fraksi terkait LKPJ Bupati 2017.

“Silahkan nanti kita lihat jawaban dari Pemerintah Daerah terhadap narasi dari masing-masing fraksi, walaupun tadi hanya dibacakan pembuka dan penutupnya saja,” tukasnya. (ADV)

Reporter : Muh Nurcholis
Editor : Ach Fajar
ad
Berita Sebelumnya SMK AL-Azhar Bangsalsari Jember, Dukung Program Satu Sekolah Satu TNI
Berita Selanjutnya Bawa Sabu 60 Gram, Pasutri Warga Krukah Surabaya Ditangkap Polisi

Komentar Anda