Portal Indonesia
ad

DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna RPJMD 2016-2021

berita terkini
DPRD Kabupaten Ponorogo menggadakan Rapat Paripurna dengan dua agenda yakni, Penandatanganan Nota Kesepakatan Usul Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2016-2021
ad

PONOROGO, (portalindonesia.co.id) – DPRD Kabupaten Ponorogo menggadakan Rapat Paripurna dengan dua agenda yakni, Penandatanganan Nota Kesepakatan Usul Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan Penandatangan Nota Kesepatakan Kebijakan Umum dan Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) pada perubahan PAPBD 2018, Kamis (9/8/2018) di lantai tiga gedung paripurna DPRD.

Rapat paripurna dipimpin langsung   Ketua DPRD Ali Mufthi dan dihadiri wakil pimpinan DPRD, Bupati Ipong Muchlisoni, Wakil Bupati Soedjarno, Anggota DPRD, Sekda, OPD, Camat dan undangan lainnya.

Juru bicara badan anggaran Meseri Efendi dalam laporannnya mengungkapkan, dalam asumsi makro ekonomi Kabupaten Ponorogo tidak ada perubahan, sedang pendapatan daerah mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp. 2,27  trilyun. Dan dibidang belanja daerah mengalami perubahan menjadi Rp. 2,32 trilyun pada PAPBD 2018.

“Pendapatan Daerah mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.278.421.624.900,00 pada perubahan APBD tahun 2018,” ujarnya. Ia juga menjelaskan dibidang belanja, pada pos belanja daerah mengalami kenaikan menjadi  Rp. 2.320.973.767.564,00 pada perubahan APBD tahun 2018.

Perubahan belanja daerah tersebut kata Meseri Efendi yang juga sebagai wakil pimpinan DPRD Ponorogo itu, utamanya digunakan untuk memenuhi belanja percepatan pembangunan.  

“Seperti insfrastruktur jalan poros desa, jalan Kabupaten, jembatan, saluran dalam rangka peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengurangi belanja tak terduga disesuaikan realisasi sampai dengan semester satu tahun 2018.  Juga untuk memenuhi belanja hibah penyelenggaraan pendidikan  anak usia dini (paud) yang bersumber dari dana alokasi khusus non pisik.

“Memenuhi belanja intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah disatuan kerja perangkat daerah, dan penyediaan tambahan anggaran untuk makan minum serta keberadaan listrik, tilpun dan air di SKPD serta penyediaan anggaran belanja  modal peralatan dan perlengkapan kantor di SKPD,” paparnya.

Sementara Bupati Ipong Muchlisoni dalam sambutannya mengungkapkan, adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja daerah yang membuat RPJMD harus dirubah. Namun perubahan itu menurutnya, tidak akan merubah pada visi dan misi Bupati.

“Ada perubahan  Sususnan  Organisasi dan  Tata Kerja (SOTK) pemerintah daerah. Sebagai contoh seperti di dinas PU, sekarang menjadi tiga karena fungsi dari PU sekarang menjadi dinas sendiri yang sekarang namanya perkim. Dan ada juga fungsi PU yang diserahkan kepada Lingkungan Hidup. Hanya itu saja, dan tidak ada yang prinsip, kalau visi dan misi Bupati tetap,” pungkasnya. (ADV)

Reporter : Muh Nurcholis
Editor : Ach Fajar
ad
Berita Sebelumnya Lupa Mematikan Kompor Gas, Sebuah Rumah di Situbondo Dilalap Api 
Berita Selanjutnya Bawa Sabu 60 Gram, Pasutri Warga Krukah Surabaya Ditangkap Polisi

Komentar Anda