Portal Indonesia
ad

Fasilitas dan Tenaga Medis Minim, RSUD Mubar Butuh Kucuran Dana Rp 61 Milyar 

berita terkini
Plt. Direktur RSUD Mubar, Ns Hidayat
ad

MUNA BARAT, (portalindonesia.co.id) - Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  ((RSUD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Ns Hidayat, mengaku fasilitas dan tenaga medis RSUD Mubar saat ini belum memadai. Dampaknya pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal.

"Sejumlah fasilitas yang dibutuhkan diantaranya adalah alat kesehatan dan gedung. Selain itu, kita juga membutuhkan tenaga medis, dalam hal ini dokter umum, dokter gigi dan dokter ahi," ungkap Hidayat, Rabu (08/11/2018).

Menurut Hidayat, guna pemenuhan sejumlah kebutuhan itu, pihaknya terkendala anggaran. Sementara anggaran dari APBD saat ini sangat terbatas dan akan butuh waktu lama untuk memenuhi sejumlah kebutuhan tersebut jika hanya berharap dari uang APBD. 

"Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas untuk rumah sakit ini sekitar Rp 61 milyar, termasuk didalamnya untuk tenaga medis," bebernya.

Ia berharap rencana pinjaman daerah kepada pemerintah pusat sebanyak Rp 200 miliar dapat terealisasi.

"Harapan kita rencana pinjaman daerah tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat. Kalau ini terwujud, pada tahun 2019 mendatang, fasilitas yang kurang itu segera dibenahi," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Hidayat, pelayanan kesehatan masyarakat di Mubar akan lebih baik. "Mudah-mudahan rencana pinjaman daerah yang digagas oleh Pemda Mubar dapat diterima pemerintah pusat," harapnya.

Berkaitan dengan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 200 milyar ini, pemerintah pusat sudah memberikan respon positif dan sinyal kemungkinan diterimanya pinjaman daerah tersebut, sempat diutarakan oleh Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Syarifuddin saat menjadi pembicara pada Seminar Bedah Rancangan APBD Mubar tahun 2019, Selasa (06/11/2018) di Kantor Sekretariat Daerah Mubar. 

Ketika seminar berlangsung, Syarifuddin menyatakan pinjaman daerah itu bisa direalisasikan dengan catatan secara aturan memenuhi syarat. 

Terkait ini pula, pihak Kemendagri RI akan menurunkan tim untuk memastikan rencana pinjaman daerah Muna Barat tidak menyalahi aturan.

Mengenai rencana pinjaman daerah tersebut, Pemda Mubar telah melakukan ekspose dihadapan DPRD. Namun ekspose itu, sejauh ini belum dapat restu dari pihak legislatif. Saat ini pembahasan ekspose rencana pinjaman daerah Muna Barat masih ditunda.

Reporter : La Ode Biku
Editor : Abdul Hakim
ad
Berita Sebelumnya 700 Pengendara di Kendari Terjaring Operasi Zebra 
Berita Selanjutnya Baru Pertama Kali Digelar di Sumenep, Event Kejurda Slalom Sedot Ribuan Warga 

Komentar Anda